ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Tiara.Ys, Ys (2023) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI BARAT. Diploma thesis, Universitas Balikpapa.

Text SKRIPSI-TIARA-193014638-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait permasalahan hukum terhadap sengketa hak atas tanah akibat penerbitan sertifikat ganda yang mengakibatkan tumpang tindih yang sering terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian terkait Perolehan hak milik atas tanah adat di Kabupaten Kutai Barat, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Status dan Wilayah Tanah Adat untuk menjadi pedoman prosedur perolehan hak atas tanah ulayat, dan perolehan yang terjadi karena jual beli atau peralihan lainnya Badan Pertanahan kabupaten Kutai Barat merujuk pada peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kutai barat. Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda dapat diselesaikan dengan proses pembuktian melalui Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui mediasi dan hasil penyelesaian mediasi akan membatalkan salah satu sertifikat antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya apabila tidak menemukan penyelesaian maka dilanjutkan dengan melalui proses lembaga peradilan. Kata Kunci : Hukum, Hak Milik, Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Actions (login required)

View Item