Items where Division is "School of Law" and Year is 2019

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PASER.

PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN ATAU MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA DI BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG SESUAI DENGAN PENGATURAN MENGENAI KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LUAR KOTA BALIKPAPAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DALAM WAKTU 2X24 JAM YANG BERDOMISILI DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN YANG MENERBITKAN IZIN LOKASI DAN IZIN PRINSIP KEPADA PERUSAHAAN PAMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MEMBANGUN PERUMAHAN DI KAWASAN RAWAN BANJIR DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PT. LIKOTAMA HARUM YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAKPIDANAKORUPSI PADA PEMBANGUNAN BANDARA PASER TANPA MENJATUHKAN PIDANA BAGI KORPORASI.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG BERKENDARA SECARA MELAWAN ARUS DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BIDANG KESELAMAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI KOTA BALIKPAPAN.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (STUDI ANALISIS NOMOR:80/Pdt.G/2001/PN.Bpp).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISISAN RESOR PASER.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGATURAN MENGENAI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH DEVELOPER TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK BANK.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN MATERI LAIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN MATERI LAIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN KOTA BALIKPAPAN.

KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA BALIKPAPAN OLEH PELANGGAN DAN NON PELANGGAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM PETUGAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR KEPADA WARGA BINAAN BEBAS BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN YANG MENGEDARKAN AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN YANG DIHUNI LAWAN JENIS YANG BUKAN PASANGAN SUAMI ISTRI.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS CONTANTE JUSTITIE DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PRESENTASE KEGELAPAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HI.]KI.]M TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ISTRI KEDUA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMARKIRKAN KENDARAANNYA DI JALAN PROPINSI KM 18 KELURAHAN PETUNG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

PENEGAKAN PERATURAN TERHADAP PEDAGANG YANG BERJUALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MERUBAH FUNGSI FASILITAS PASAR DI KOTA BALIKPAPAN.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DAN BANGUNAN BERSTATUS SENGKETA ANTARA PENGEMBANG PT. AZARYA GRIYA PERSADA DENGAN PEMBELI.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU TINDAKAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL TELUR PENYU DI KOTA SAMARINDA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENEMPELKAN HANDPHONE DI SPIDOMETER DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI AREA PARKIR PASAR PANDAN SARI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATESPEECH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KEABSAHAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH DALAM PENCALONAN DPRD KOTA BALIKPAPAN.

PENGATURAN MENGENAI MEDIA SOSIAL YANG MENYIARKAN ADEGAN BUNUH DIRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGHASILAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (KENDARAAN BERMOTOR) TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (STUDI PT. BIMA FINANCE BALIKPAPAN).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DOGOL DI KUTAI KARTANEGARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA KENDARAAN AMBULANS YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KEDUDUKAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN PENERIMA FIDUSIA ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG DI SITA OLEH NEGARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PRASARANA KEJAHATAN NARKOTIKA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING GIANTS DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG JAM BELAJAR MASYARAKAT.

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BANGUNAN GEDUNG PERUSAHAAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KEPADA TENAGA KESEHATAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KEPADA TENAGA KESEHATAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN MENGHENTIKAN PEKERJAAN PEMOTONGAN BUKIT DAN PENIMBUNAN JURANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BULUNGAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGERUKAN TANAH OLEH CHEVRON DI WILAYAH KAMPUNG KEROK LAUT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN SEWA UMUM YANG TIDAK MMEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT. AGRO INDOMAS TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKALTERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEPEKERJAKAN PEKERJA LOKAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK BRI SYARIAH AKIBAT HILANGNYA ANGGUNAN DEBITUR DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM IZIN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK MELAPORKAN PENGANGKUTAN JENAZAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA IRING-IRINGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA AKTA KEMATIAN DI DESA LABANGKA BARAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENDAPATKAN TINDAKAN KEKERASAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKUKAN PELIPUTAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN-PPU.

TINJAUAN YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IMIGRASI.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA APABILA TERJADI PERUBAHAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN.

PERAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DI ASIA TENGGARA.

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE YANG MERUGIKAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH JALAN PROVINSI YANG RUSAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PENYEWAAN GAME YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DAN KESUSILAAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NARKOBA PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN (SIUP)DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK ALASAN POLIGAMI.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA OPTIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN PADA PAPAN NAMA DI KOTA BALIKPAPAN.

KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PENERBANGAN POHON DI HUTAN ADAT AMMATOA YANG TERLETAK DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI BALIKPAPAN SELATAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT PADA KENDARAAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MEMBANGUN PERUMAHAN DI AREA HUTAN KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ANGKUTAN UMUM YANG MEMASANG ATRIBUT KAMPANYE PADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENERAPAN RESTORAVITE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK BALIKPAPAN SELATAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PERMINTAANSUMBANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI BERITA HOAX PEMILU PRESIDEN 2019 DI WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF DI PT PERTAMINA RDMP RU V BALIKPAPAN.

PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI BALIKPAPAN.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN. Bpp TENTANG PERKARA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGUSAHAAN AIR DAN ATAU SUMBER?SUMBER AIR TANPA IZIN DARI PEMERINTAH.

IMPLEMENTASI PERATURAN DARAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA ASEP YUDHA PRASETYA BIN SURYANTO.

IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM KHUSUSNYA DI WILAYAH PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK DALAM KASUS PENCURIAN MOTOR DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT.PLN (PERSERO)BALIKPAPAN TERKAIT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.PERTAMINA (PERSERO) AKIBAT KEBOCORAN PIPA YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TELUK BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MUCIKARI YANG MENAWARKAN PEKERJAAN SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA DI KOTA BALIKAPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERIIADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR REGISTRASI 99-PID. SUS/TPK/20 14iPN.SBY.

LEGALITAS PENERTIBAN SURAT REKOMENDASI POLIISI LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUTAN PETI KEMAS DI JALAN KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN BEBAS PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI MANGGARSARI DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KHUSUSNYA YANG BERKAITAN MENJUALBELIKAN PETASAN DI KOTA BALIKPAPAN.

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM KASUS ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

TINJAUAN YURIDIS TERI{AI}AP KEABSAHAN JUAL BELI TANAH WARISAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS WANITA YANG MELAKUKAN PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMTERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL YANG DIMILIKINYA DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEROBOTAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI KELURAHAN NIPAH-NIPAH.