Items where Division is "School of Law" and Year is 2020

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK ( Studi Kasus Putusan Nomor : 822/Pid.Sus/PN.Smr ).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN DI ALIRAN SUNGAI BANTUAS KOTA SAMARINDA.

PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MEYALAHGUNAKAN SURAT PERINTAH TUGAS PENYELIDIKAN DENGAN CARA TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA DI POLDA KALTIM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBANGUN INDUSTRI DI KAWASA1Y SEMPADAN SUNGAI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRADISI PERKAWINAN PEREMPUAN SAYYID-AIDIDI DI DESA CIKOANG KECAMATAN MANGGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENERAPKAN OPERASIONAL JAM KERJA MINIMARKET SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:697/PID.B/2018/PN.BPP).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMARKIRKAN KENDARAANYA DI ATAS JALUR PESPEDA KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA KEKERASAN FISIK DAN KEKERASAN PSIKIS YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTANG DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DAN ANGGOTA DPRD PPU PERIODE 2014-2019 YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK MOBIL DINAS.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PT.HAJILA TUNRUNG YANG MENJALANKAN SISTEM PENGAMANAN TINDAK SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAPORKAN PERCERAIANNYA KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM.

PERAN PERTAMINA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI JALUR PIPA PENYALURAN MINYAK DAN GAS BUMI.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 28 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22/P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PARALEGAL TERKAIT KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH KUTAI KARTANEGARA YANG MELAKUKAN PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

IMPLEMENTASI PERATT]RAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEIYYELENGGARAAN PERLII\IDTNIGAN ANAK KHUSUSNYA MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK T]NTUK MENDAPATKAN FASILITAS BERMAIN RAMAH ANAK.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI SEPADAN WADUK DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN PERDESAAN YANG TIDAK MENUTUP PINTU KENDARAAN BERMOTOR SELAMA BERJALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM PERUSAHAAN PEMBERI JASA PINJAMAN ONLI}TE YANG SENGAJA MEI\TYEBARKAN INFORMASI PINJAMAN NASABAHNYA DI KOTA BALIKPAPAhT.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU JASA PIJAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENYEBARAI FAHAM RADIKALISME MENURUT LNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2O16 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

PENERAPAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA TANPA MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MELIBATKAN HUKUM ADAT DAYAK LUNDAYEH DI KABUPATEN MALINAU.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI SEPANJANG JALUR HIJAU DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU HAMIL YANG DIBERIKAN OBAT KEDALUWARSA OLEH PETUGAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

UPAYA PENANGGULANGAN KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI OLEH GAY DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PANITIA PERHITUNGAN SUARA (PPS) YANG TIDAK MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SELURUH TPS DI WILAYAH KERJANYA DI MUKA UMUM DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI PALSU DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERIIADAP PELAKU TINDAK PIDAI\A PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA BALIKPAPAN.

KAJIAN YURIDIS P U T U S A N KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 423 K/PDT.SUS/2009 TENTANG GUGATAN DIREKSI PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BATUBAWANA KABUPATEN BUTON TENGAH.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN POLRI YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MENGINDAHKAN SURAT PEMANGGILAN DARI PENYIDIKAN POLRI DI POLDA KALTIM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA BABULU LAUT YANG MENYALAHGUNAKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ASPEK HUKUM PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU DIKOTA BALIKPAPAN.

ARGUMENTASI HUKUM PENERAPAN PASAL 131 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI PEREDARAN NARKOTIKA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MIRAS ILEGAL YANG DIDATANGKAN DARI LUARKOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TELKOM YANG MEREKRUT PEKERJA TANPA ADANYA KONTRAK KERJA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.POS INDONESIA BALIKPAPAN TERKAIT RUGI KERUSAKAN BARANG.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGENDARAAN UANG PALSU DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURI?N KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BALIKPAPAN UTARA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA CIPTAAN BERUPA POTRET YANG HASIL KARYANYA DIGANDAKAN DAN DITRANFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2-3/PPU-V/2007.

IMPELMENTASI HUKUM TERHADAP PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETEHUI ASAL USUL ORANG TUA.

TUJUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USUL ORANG TUA.

Implementasi Hukum Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Balikpapan.

Analisis Hukum Mengenai Kasus Wanprestasi Debitur KPR (Putusan Pengadilan Nomor 129/PDT.G/2016/PN.BPP).

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pengangkutan Darat CV.Momo Prima Jaya Atas Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Supir Yang Menyebabkan Kematian Penumpang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TIDAK DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Angkutan Umum Yang Tidak Menyediakan Martil Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU KANDUNG.

Perlindungan Hukum Bagi DEbitur Pinjaman Online Yang Identitasnya Disebarluaskan.

Implementasi Penyimpanan Barang Bukti Hasil Sitaan Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN POLIANDRI DI KOTA BALIKPAPAN.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di POlresta Balikpapan.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATT'RAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTAIIG PENAI{GANAN KEMISKINAI\I DI KOTA BALIKPAPANT.

IMPLEMENTASI PERATT'RAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTAIIG PENAI{GANAN KEMISKINAI\I DI KOTA BALIKPAPANT.

Tujuan Yuridis Terhadap Pembelian Bidang Tanah Beralas Hak Sertifikat Dengan Alat Bukti Kuitansi.

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/PDT.6/2017 Pengadilan Negeri Kota Baru Dalam Kasus Sengketa Tanah.

Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Di Wilayah Hukum Polres Kutai Kartanegara.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perekaman Ilegal Di Bioskop Oleh Penonton.

Tinjauan Yuridis Terhadap Jam Kerja Dan Upah Lembur Pekerja Kontrak PT.Athaya Logistik Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Masyarakat Yang menyambung Melalui Meteran Listrik Dari Rumah Warga Secara Melawan Hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah Terhadap Adanya Peredaran Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Orangutan Di Kota Balikpapan Menurut Undand-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Penguguna Layanan Internet Banking.

Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Membuang Sampah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tanggan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN SURAT PERINTAH SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan INdustrial Antara Tenaga Kerja Keamanan Dan Pengusaha Barang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA KATERING YANG TIDAK MEMPERBARUI SERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA BALIKPAPAN.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ORANG YANG MENGETAHUI TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menggunakan Hak Merk Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Di Perdagangkan Di Kalimantan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengolahan Perkebunan Kelap Sawit Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Tanda Buah Segar Tidak Sesuai Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit.

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT HUKUM ISLAM.

Tinajuan Hukum Mengenai Pedgang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Hukum Islam.

Kepastian Hukum Ganti Rugi Pembangunan Seiring Setelah Adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 04/PDT.G.S/2018/PN BPP.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Batik Bagi Usaha Kecil Menengah Di Kota Balikpapan DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Geografis.

Penegakan Hukum Terhadap PT.DPK Yang Tidak Memberikan Perjanjian Kerja Terhadap Karyawan Di Kota Balikpapan.

Kepastian Hukum IMTN Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan.

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TIMBANGAN BUAH SAWIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIDAK MELAKUKAN TERA ULANG TERHADAP ALAT UKUR TIMBANGAN DI WILAYAH KABUPATEN PASER.

Implementasi Hak Cuti Haid Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Balikpapan.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KEPADA ANAK KANDUNG (INCEST) DI KOTA BALIKPAPAN.

Pertanggungjawban Hukum Terhadap Pelaku Ekshibisionisme.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Dengan Mengatasnamakan Suatu Yayasan Di Kota Balikpapan.

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Di Sempada Dan Pantai Di Kabupaten Penajam Paser Utar.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melakukan Penimbunan Gas Elpiji 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA BALIKPAPAN.

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Campuran Beda Kewarganegaraan.

ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN 27/Pdt.G/2018/PN.Bpp TERKAIT WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA.

TINJAUAN KRIMINOLOGITERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS (DAFTAR G) JENIS DAUBLE L OLEH REMAJA DI KOTA BALIKPAPAN.

Pengaturan Terhadap Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalah Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Balikpapan.

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT DAFTAR G (Gevaarlijk) KEPADA MASYARAKAT LUAS TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI BIDDOKKES POLDA KALIMANTAN TIMUR.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/KES/X/2002 Tentang Perubahan Atas.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Terbakarnya Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Sawit Di Kabupaten Paser.

PENEGAKAN HUKUM TER}IADAP PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MEMBANGUN PERUMAHAN TANPA MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGTINAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Yang Menyebarkan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Tambang Batu Bara Yang Proses Pengangkatannya Melalui Jalan Umum Di Kabupaten Paser.

ANALISIS HUKUM SERTIFIKAT YANG TERBIT DENGAN DASAR ALAS HAK SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI YANG TIDAK SELESAI DI BABULU LAUT.

Penegakan Hukum Terhadap Stasiun Radio Yang Tidak Memiliki Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Izin Mmendirikan Bangunan Pasar Rakyat Di Kelurahan Gunung Seteleng.

Analisis Pertanggungjawaban HUkum Pelaku Usaha Penatu Terhadap Rusaknya Barang Konsumen.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DENGAN MEREK BILLABONG TANPA IZIN DARI PEMEGANG MEREK DI WILAYAH KOTA BALIKAPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT LARANGAN MENJATUHKAN SAMPAH DARI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM.

LEGALITAS ALASAN PENGUSIRAN TERHADAP PENGUNGSI ASAL AFRIKA OLEH PEMERINTAH ISRAEL DI WILAYAHNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

Penegakan Hukum Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Yang Tidak Memiliki Izin Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Balikpapan.

Analisis Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Personil Keamanan Penerbangan Di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar Di Kota Balikpapan.

Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Rumah Pondokan Yang Di Huni Oleh Pasangan Yang Bukan Suami.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MEMBAWA PENUMPANG LEBIH DARI SATU DI KOTA BALIKPAPAN.

Pertanggungjawaban Huku Bagi Penyidik Kepolisian Yang Tidak Melakukan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Bolu Roll Cake Dari Malaysia Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dari BPOM Kota Balikpapan.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA YANG MENJUAL KULIT BUAYA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA YANG BELUM TERBIT SURAT PERINTAH PENAHANAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA.

Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Mengedarkan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Kota Samarinda.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYALUR ALAT BERAT TERHADAP CACAT TERSEMBUNYI PRODUK DALAM PERJANJIAN BAKU DI KOTA BALIKPAPAN.