Items where Division is "School of Law" and Year is 2021

A

KEPASTIAN HUKUM PEMENANG LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Sederhana Di Kota Balikpapan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGPASIR TANPA DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA BALIKPAPAN.

Implementasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU MENYIMPANG SEKSUAL KHUSUSNYA LESBIAN DI KOTA BALIKPAPAN.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN SITUS JUAL BELI TIKET ONLINE (TIKET.COM) PADA SERVER MASKAPAI CITILINK INDONESIA.

Analisis Yuridis Nasabah Gadai Emas Di Bank BRI Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI DI SEKITAR PELABUHAN SEMAYANG OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) WARGA NEGARA ASING (WNA) DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KOTA BALIKPAPAN.

B

PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PRAKTIK FISIOTERAPI MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NAKHODA DALAM MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAIK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN KAPAL.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara Yang Telah Memasang Kabel Instalasi Listrik Tidak Pada Tempatnya Sehingga Membahayakan Pengguna Jalan Di Kota Balikpapan.

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR BALIKPAPAN UTARA.

C

TTN.IIUAI\ KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE DI KOTA BALIKPAPAN.

D

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENINDAKAN HURU-HARA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BALIKPAPAN.

Analisis Hukum Tentang Legalitas Ojek Online Sebagai Modal Trabsportasi Umum.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN APABILA TERJADI SENGKETA ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMODIFIKASI MESIN DI KOTA BALIKPAPAN.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Di Alur Pelayaran Kota Balikpapan Terkait Vessel Traffic Services.

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL PADA PASAL 78 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

IMPLEMENTASI PEMASANGAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALANTERKAIT ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN DAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI.

Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

E

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP INFORMASI IKLAN PRODUK PROPERTI YANG MENYESATKAN.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap CV.Mentari Megah Perkasa Yang Menahan Ijazah Pekerja Di Kota Balikpapan.

F

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PT. BARA JAYA UTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN RODA EMPAT YANG MENGUBAH WARNA KENDARAANYA DENGAN STIKER DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENOLAKAN TERHADAP PASIEN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN.

Perlindungan Hukum Konsumen Pada Biro Perjalanan Haji Umroh Atas Kegagalan Keberangkatan.

G

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG MENJADIKORBAN PERDAGANGAN ORANG OLEH OKNUMAKTIVIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PASER.

H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA PAILIT PERUSAHAN PROPERTI.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN UNTUK KAWASAN PERUMAHAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

ANALISIS HUKUM PENGATURAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOALAAN USAHA PERTASHOP DENGAN PERTAMINA (PERSERO).

KEPASTIAAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN.

J

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAPPENUMPANG PESAWAT UDARA YANG SENGAJA MEMBUKA PINTU EMERGENCY.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN OLI TIRUAN DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:181/PID.B/2017/PN.BPP).

K

PENEGAKAN HUKUM TERHADAPPELAKU USAHA PEMALSUAN MEREK TINTA E-PRINTDI KOTA SAMARINDABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

LARANGAN TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH MELALUI SURAT EDARAN BERDASARKAN (SEB) DALAM PERSPEKSTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).

L

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMPERDAGANGKAN HAND SANITIZER TANPA IZIN EDAR DARI KEMENTERIAN KESEHATAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIHAK BANK ATAS HILANGNYA DOKUMEN MILIK NASABAH.

M

ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK.

TINJAUAN YURIDIS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT HUBUNGAN DILUAR NIKAH.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA ATAS PEMANFAATAN LAHAN SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESAHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat Di Kota Balikpapan.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Yang Mengalami Pembatalan Orderan Oleh Konsumen Di Kota Balikpapan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Covid-19.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR DALAM PRINSIP SISTEM BIOMETRIK PASPOR DI KANTOR IMIGRASI.

Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Perkreditan Desa Tengin Baru Yang Meminjamkan Dana Kepada Masyarakat Tanpa Di Sertai Adanya Agunan Atau Jaminan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEKANISME GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN TOWER TRANSMISI PADA JALUR SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 KV.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Antara Republik INdonesia dan Vietnam.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI MANGGAR.

EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN.

N

PENGATURAN PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM OLEH PORT STATE CONTROL (PSC) TERHADAP KAPAL ASING MENURUT MARINE POLLUTION DI PERAIRAN BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN ISTRI SIRI (Studi Kasus Putusan No :395/Pid.B/2020/PN.Bpp).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN MASKER DI SAAT PENDEMI COVID-19.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 152/PDT.P/2020/PA.BPP).

P

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

Analisis Hukum Penerapan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan Dalam Pemidanaan Terhadap Notaris/PPAT.

Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Cheat Atau Hacking Dalam Sistem Game Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Kota Balikpapan.

Q

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

R

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI PERTAMBANGAN BATUBARA.

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA DARI BAHAYA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN WAJIB VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA NEGARA PRANCIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN MANGGAR BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJAJAKAN HEWAN TERNAK DI PINGGIR JALAN.

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL UNTUK MEMPEROLEH PERAWATAN YANG LAYAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN TERKAIT SUKU AGAMA RAS ANTAR GOLONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008.

S

PRINSIP TERPADU DALAM PENGAWASAN REKLAMASI PASCA TAMBANG YANG DILAKUKAN OLEH DINAS DINAS ESDM DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TANGGUNG JAWAB HUKUM CAMAT TERHADAP SURAT PENGUASAAN TANAH (SPT) UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU.

Keabsahan Jual Beli Melalui Interent Di Tinjau Dari ASpek Hukum Perjanjian.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Terhadap Usaha Parkir Perseorangan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

HUKUM PIDANA (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI.

U

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PENGUKURAN GROSS AKTA KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN PERAIRAN PEDALAMAN BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI POLRESTA BALIKPAPAN.

V

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PSIKIS KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

Y

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU ORDERAN FIKTIF DALAM APLIKASI OJEK ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN.

Z

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP PERGAULAN DI KOTA BALIKPAPAN.