Items where Division is "School of Law" and Year is 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENETAPAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KONTRAK HARGA SATUAN (KHS) PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BALIKPAPAN DENGAN VENDOR PENYEDIA TERSELEKSI.

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH PADA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KEDUDUKAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA.

STRATEGIPOLRESTA BALIKPAPAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN DAN MEMPERDAGANGKAN KEPITING BERTELUR DI KOTA BALIKPAPAN.

STATUS HUKUM ANAK DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER.

TINJAUAN HUKUM PENGANIAYAAN ATAS DASAR MEMBELA DIRI (PUTUSAN NOMOR:183/PID.D/2021/PN.DMK).

PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN DALAM PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL.

RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN.

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI PEMANDUAN KAPAL OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN INDONESIA IV BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PENAJAM PASERUTARA.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA INFORMASI PUBLIK ANTARA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBAKARAN RUMAH OLEH MASSA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSIONTERHADAP BADAN USAHA DI KOTA BALIKPAPAN.

Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020 TERKAIT KASUS SUAP FAHMI DARMAWANSYAH.

ANALISIS HUKUM PERUBAHAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH MENJADI KERJASAMA OPERASI ANTARA PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA DENGAN PENGEMBANG PROPERTI PT. SINAR BALIKPAPAN DEVELOPMENT.

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN KOLOM KOSONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Dan (2) Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sanitasi Di Kota Balikpapan.

Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pengedar Narkoba.

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN.

KEPASTIAN HUKUM KEMANDIRIAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNGBALIKPAPAN DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PROSTITUSI ONLINE DI KABUPATEN PASER.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAKS TERKAIT COVID-19 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL BOLU ROLL CAKE DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DARI BPOM DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE YANG MENAWARKAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.

STATUS HUKUM KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN SISTEM PINJAM PAKAI LAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DENGAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAWE-LAWE.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG KEMBALI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SETELAH MENDAPATKAN ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI PERTAMINA HULU MAHAKAM YANG BERKEADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG?UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI BALIKPAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (LEGAL MEMORANDUM).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH LAUT PERAIRAN MANGGAR BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI PADA KEGIATAN PENGADAAN DAN JASA DI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER.

KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA FORCE MAJEURE PADA KONTRAK ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION (EPC) YANG DISEPAKATI SEBELUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON-ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BANGUNAN RUKO DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLIKASI HUKUM PEMBENTUKAN SUB HOLDING UNIT BISNIS INTI PERSERO PADA AKSI KORPORASI PT PERTAMINA (PERSERO).

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA BELANDA TERHADAP PENYERANGAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI DENHAAG.

PERANAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA TERORISME.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN.

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PENAJAM.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP SUAMI YANG MEMAKSA ISTRINYA BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN LAKI-LAKI LAIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

STATUS HUKUM PEKERJA HARIAN LEPASSETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG?UNDANG CIPTA KERJA.

KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM.

STATUS HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN GALANGAN KAPAL YANG TIDAK MENDAPATKAN PENETAPAN TERTULIS DARI PERUSAHAAN.

REKONTRUKSI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) YANG BERKEADILAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN PADA TAHANAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERSEROAN TERBATAS TBK DI KALIMANTAN TIMUR.

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENETAPAN DELTA MAHAKAM MENJADI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP TERHADAP AKTIFITAS MASYARAKAT.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEPALA SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN GARAPAN MASYARAKAT DESA SUKA RAJA YANG DITANAMI PELAKU USAHA TANPA HGU.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DALUARSA SEBELUMPELUNASAN KREDIT JATUH TEMPO.

PENGATURAN PENARIKAN RETRIBUSI PEGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU XII/2014.

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) TERHADAP MITRA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.

KEPASTIAN HUKUM PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PRESPEKTIF ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

ANALISIS YURIDIS PERAN BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN.

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PENERAPAN DAN KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADULAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 46lpID.SUS/2021tpN pl,p).

ANALISIS HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA POTRET DANAR TRI ATMOJO YANG DIGANDAKAN DAN DITRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

PENGATURAN PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL DIWILAYAHKANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN.

ASIMILASI RUMAH ANAK BINAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SAMARINDA).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK KAPAL JIKA TERJADI KECELAKAAN KAPAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL.