Items where Division is "School of Law" and Year is 2023

A

PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMBANG YANG MENDIRIKAN PERUMAHAN DAN MEMBANGUN BENDALI TIDAK SESUAI DENGAN IZIN REKOMENDASI TAPAK PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

ANALISIS HUKUM HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS KUH PERDATA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DOKUMEN IMB SEBAGAI BAGIAN JAMINAN ATAS PELUNASAN HUTANG.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA BALIKPAPAN.

C

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH DI PENAJAM PASER UTARA.

D

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGANGKUT PENUMPANG ANAK TANPA MENGENAKAN HELM DI KOTA BALIKPAPAN.

E

ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI KOTA BALIKPAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 684/Pid.B/2020/PN BPP).

G

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGERAK MOTOR LISTRIK DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA OLEH UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND DI UKRAINA.

I

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RITEL MODERN YANG MELANGGAR PERIZINAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERTANGUNGGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SANTRIWATI PONDOK PESANTREN DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN TALISAYAN.

J

MEKANISME HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION) DI INDONESIA.

M

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KONTAINER MELALUI MEDIA SOSIAL DI MUARA TEWEH.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRUK ATAU ANGKUTAN BARANG YANG KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRUK ATAU ANGKUTAN BARANG YANG KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU DI KOTA BALIKPAPAN.

N

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK PEKERJA USAHA FRANCHISE SKALA MIKRO DI KOTA SAMARINDA.

ANALISIS HUKUM HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK./2022/PN SMR).

R

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH ANAK BUAH (ABK) KAPAL PADA PELAYANAN PENYEBRANGAN LINTASAN PENAJAM?KARIANGAU DITINJAU DARI PERJANJIAN KERJA LAUT.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAMBANG ILEGAL DI BALIKPAPAN YANG TERMASUK DALAM WILAYAH PENYANGGA HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN.

Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTDPPA) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA BOGOR.

S

ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP SANTET DALAM HUKUM POSITIF.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK RUMAH SEWAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENYEWA.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK RUMAH SEWAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENYEWA.

T

PERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN AIR BAWAH TANAH TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN USAHA DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KENDARAAN BERMOTOR DI SHOWROOM UD. ASRI MANDIRI BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SHOWROOM.

V

PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN ATAS HAK PRASARANA PERUMAHAN PERMATA BALIKPAPAN YANG TIDAK TEREALISASIKAN DI KOTABALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SINTE DI KOTA BALIKPAPAN.

Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polsekta Balikpapan Barat.

W

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEVELOPER YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH.

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

Y

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 PK/TUN/2015 DALAM PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA DENGAN PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO.