Items where Division is "School of Law" and Year is 2024

:

ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA 55/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr.

A

KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN SUBSIDI TARIF AIR MINUM PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Analisis Yuridis Sema Nomor 3 Tahun 2015Terhadap Penegakan Hukum Rehabilitatif Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 244/PID/2022/PT SMR).

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DP3AKB DALAM MENCEGAH KASUS PASANGAN SESAMA JENIS DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN AKSES MENUJU IBU KOTA NEGARA (IKN).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MONITOR PANEL EXCAVATOR DI AREA IBU KOTA NEGARA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BALIKPAPAN.

B

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG SECARA HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DINYATAKAN DARI HASIL PENCURIAN DI PT PEGADAIAN.

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Kawasan Hutan Lindung Sungai wain Kota Balikpapan.

PENEGAKAN HUKUM BAGI NAHKODA KAPAL PERINTIS YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI WILAYAH PELABUHAN BALIKPAPAN.

C

IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA MASKAPAI DI BANDAR UDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN.

D

KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SEPAKU SETELAH PENETAPAN WILAYAH IBU KOTA NEGARA (IKN).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Kota Balikpapan.

KEPASTIAN HUKUM ROBOT TRADING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PELANGGAN CORPORATE DENGAN PLN ICON PLUS STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU) REGIONAL KALIMANTAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPLIAR SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BALIKPAPAN.

DAMPAK OVER KAPASITAS YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SESAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BALIKPAPAN.

E

ANALISIS HUKUM TERKAIT PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUJUKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KAPAL SETELAH DITERBITKANNYA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR OLEH SYAHBANDAR.

PERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DALAM PENANGGULANGAN TINDAKPIDANA PENCUCIAN UANG DI KOTA BALIKPAPAN.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KELALAIAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUGIKAN PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM RUANG SIBER DI KOTA BALIKPAPAN.

F

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BPD KALTIM SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMING DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP DIMINTANYA PERSETUJUAN SAUDARA ANAK DALAM AKTA HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK DAN KETERKAITANNYA DEGAN LEGITIME PARTIE.

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIANBEKAS DI KOTA BALIKPAPAN.

G

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN KEMASAN PRODUK MENGANDUNG GELATIN BABI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI DAN PELABELAN HALAL OLEH BPOM.

H

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA SAAT PENGENDALIAN MASSA.

KEPASTIAN HUKUM ATAS SENGKETA PENETAPAN PEMBEBASAN LAHAN MANGROVE ATAS BIDANG TANAH DENGAN ALAS HAK SERTIFIKAT DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF.

Pertanggungjawaban Hukum Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Di Lapas Kelas IIA Tarakan.

I

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN ATAS RUMAH YANG DEVELOPER PERUMAHANNYA DINYATAKAN PAILIT DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HAK ASASI YANG DIBERIKAN KEPADA DETENI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN.

J

ANALISA HUKUM TERHADAP KETETAPAN NOMOR : PDM – 108 /BALIK/10/2023 KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BALIKPAPAN.

Analisis Hukum TerhadapPenerimaan Dan Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Balikpapan (Studi Perbandingan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Balikpapan).

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DAN PRIBADI YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA (Studi Putusan Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN ALAS HAK TANAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PASAL 291 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

K

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH POLSEK BALIKPAPAN BARAT.

L

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN TIKET KONSER K-POP MELALUI MEDIA SOSIAL.

M

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI JALAN PENEGAK DAMAI BAHAGIA KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PERHIASAN EMAS ATAS BARANG YANG TIDAK PATUT DIDUGA BERASAL DARI KEJAHATAN.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAIUPAYA PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN IIUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

N

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA SISWA-SISWI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KELURAHAN MANGGAR BARU, KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KAWASAN HUTAN KOTA DI KELURAHAN SEPINGGAN BARU KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALIKPAPAN (Studi kasus Putusan Nomor 31–K/PM I-07/AD/VI/2021).

PERAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBER SEXUAL HARASSMENT MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA HASIL PITA CUKAI TEMBAKAU DI KANTOR WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Parkir Di Badan Jalan Kota Balikpapan.

O

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENGHALANGI MOBIL AMBULANS YANG MEMBAWA PASIEN DI KOTA BALIKPAPAN.

P

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT KEBERADAAN PENGEMIS BERKOSTUM DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA EMPAT YANG MELEWATI BATAS KECEPATAN 80 KM/JAM DI JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA.

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTABALIKPAPAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK.

R

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI TANAH DIKECAMATAN SEPAKU SETELAH PENETAPAN IBU KOTA NEGARA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PRODUK SMARTPHONE DI PUTRA SIREGAR STORE BALIKPAPAN.

KEWENANGAN DAN PENGATURAN PEMBAGIAN INSENTIF DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA YANG BERKEADILAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PEMBAJAKAN FILM DI BIOSKOP BERDASARKAN HUKUM POSITIF.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT BAHAN ALAM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENANGGULANGI PEREDARANMINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENERAPAN KODE ETIK PENYELESAIANPERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGANHUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUMAH YANG MEMBANGUN HALAMAN RUMAH DI JALAN UMUM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE DI KOTA BALIKPAPAN.

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN ALATTANGKAPILEGALDIWILAYAHPERAIRAN KALIMANTAN TIMUR.

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN CABUL OLEH ANAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NO X/PID.SUS-ANAK/2024/PN PNJ).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

S

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN.

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) PENCURIAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PASAL 193 AYAT (1) UNDANG�UNDANG 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI WILAYAH PERAIRAN BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI WILAYAH PERAIRAN ALUR BALIKPAPAN.

PENERAPAN SISTEM PENGGAJIAN DAN REMUNIRASI SECARA TRANSPARAN BERBASIS MASA DEPAN DI TUBUH TNI GUNA MENINGKATKANPROFESIONALISME DAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT YANG BERKEADILAN.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN.

V

PERAN BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II BALIKPAPAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBIMBINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME.

Y

PENEGAKAN HUKUM PASAL 106 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP KENDARAAN YANG PARKIR DI TEMPAT YANG ADA RAMBU DILARANG PARKIR DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN MENANGANI PERKARA CERAI GUGAT.

Z

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN MINUMAN KERAS KEPADAANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS DALAM PERKARA PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 09/PID.SUS-ANAK/2020/PN BPP).