Items where Subject is "K Law (General)"

A

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PASER.

PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN ATAU MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA DI BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

KEPASTIAN HUKUM PEMENANG LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENETAPAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG SESUAI DENGAN PENGATURAN MENGENAI KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KONTRAK HARGA SATUAN (KHS) PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BALIKPAPAN DENGAN VENDOR PENYEDIA TERSELEKSI.

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH PADA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KEDUDUKAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA.

STRATEGIPOLRESTA BALIKPAPAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LUAR KOTA BALIKPAPAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DALAM WAKTU 2X24 JAM YANG BERDOMISILI DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK ( Studi Kasus Putusan Nomor : 822/Pid.Sus/PN.Smr ).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN DAN MEMPERDAGANGKAN KEPITING BERTELUR DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN YANG MENERBITKAN IZIN LOKASI DAN IZIN PRINSIP KEPADA PERUSAHAAN PAMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MEMBANGUN PERUMAHAN DI KAWASAN RAWAN BANJIR DI KOTA BALIKPAPAN.

STATUS HUKUM ANAK DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.

PENEGAKAN HUKUM TENAGA PERAWAT YANGMELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER.

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PT. LIKOTAMA HARUM YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAKPIDANAKORUPSI PADA PEMBANGUNAN BANDARA PASER TANPA MENJATUHKAN PIDANA BAGI KORPORASI.

TINJAUAN HUKUM PENGANIAYAAN ATAS DASAR MEMBELA DIRI (PUTUSAN NOMOR:183/PID.D/2021/PN.DMK).

PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN DALAM PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN DI ALIRAN SUNGAI BANTUAS KOTA SAMARINDA.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Sederhana Di Kota Balikpapan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGPASIR TANPA DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG BERKENDARA SECARA MELAWAN ARUS DI KOTA BALIKPAPAN.

RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN.

IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA BALIKPAPAN.

Implementasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BIDANG KESELAMAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI KOTA BALIKPAPAN.

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI PEMANDUAN KAPAL OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN INDONESIA IV BALIKPAPAN.

PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MEYALAHGUNAKAN SURAT PERINTAH TUGAS PENYELIDIKAN DENGAN CARA TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA DI POLDA KALTIM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBANGUN INDUSTRI DI KAWASA1Y SEMPADAN SUNGAI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU MENYIMPANG SEKSUAL KHUSUSNYA LESBIAN DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PENAJAM PASERUTARA.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRADISI PERKAWINAN PEREMPUAN SAYYID-AIDIDI DI DESA CIKOANG KECAMATAN MANGGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN SITUS JUAL BELI TIKET ONLINE (TIKET.COM) PADA SERVER MASKAPAI CITILINK INDONESIA.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENERAPKAN OPERASIONAL JAM KERJA MINIMARKET SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:697/PID.B/2018/PN.BPP).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMARKIRKAN KENDARAANYA DI ATAS JALUR PESPEDA KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA KEKERASAN FISIK DAN KEKERASAN PSIKIS YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN.

Analisis Yuridis Nasabah Gadai Emas Di Bank BRI Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (STUDI ANALISIS NOMOR:80/Pdt.G/2001/PN.Bpp).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA INFORMASI PUBLIK ANTARA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK.

PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI DI SEKITAR PELABUHAN SEMAYANG OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTANG DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DAN ANGGOTA DPRD PPU PERIODE 2014-2019 YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK MOBIL DINAS.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PT.HAJILA TUNRUNG YANG MENJALANKAN SISTEM PENGAMANAN TINDAK SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KOTA BALIKPAPAN.

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISISAN RESOR PASER.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGATURAN MENGENAI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBAKARAN RUMAH OLEH MASSA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAPORKAN PERCERAIANNYA KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM.

STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH DEVELOPER TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK BANK.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSIONTERHADAP BADAN USAHA DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN PERTAMINA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI JALUR PIPA PENYALURAN MINYAK DAN GAS BUMI.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 28 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) WARGA NEGARA ASING (WNA) DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENERAPAN HUKUM ACARA PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAKPIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN.

Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

B

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PRAKTIK FISIOTERAPI MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN.

KEABSAHAN PENGATURAN PERJUDIAN DALAM UPACARA ADAT KWANGKAI KUTAI BARAT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NAKHODA DALAM MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAIK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN KAPAL.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22/P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PARALEGAL TERKAIT KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN MATERI LAIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN MATERI LAIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara Yang Telah Memasang Kabel Instalasi Listrik Tidak Pada Tempatnya Sehingga Membahayakan Pengguna Jalan Di Kota Balikpapan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH KUTAI KARTANEGARA YANG MELAKUKAN PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020 TERKAIT KASUS SUAP FAHMI DARMAWANSYAH.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN KOTA BALIKPAPAN.

KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

ANALISIS HUKUM PERUBAHAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH MENJADI KERJASAMA OPERASI ANTARA PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA DENGAN PENGEMBANG PROPERTI PT. SINAR BALIKPAPAN DEVELOPMENT.

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR BALIKPAPAN UTARA.

C

IMPLEMENTASI PERATT]RAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEIYYELENGGARAAN PERLII\IDTNIGAN ANAK KHUSUSNYA MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK T]NTUK MENDAPATKAN FASILITAS BERMAIN RAMAH ANAK.

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI SEPADAN WADUK DI KOTA BALIKPAPAN.

TTN.IIUAI\ KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA BALIKPAPAN OLEH PELANGGAN DAN NON PELANGGAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN.

D

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENINDAKAN HURU-HARA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM PETUGAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR KEPADA WARGA BINAAN BEBAS BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNJAWABAN HUKUM TERHADAP PIHAK – PIHAK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

Analisis Hukum Tentang Legalitas Ojek Online Sebagai Modal Trabsportasi Umum.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN YANG MENGEDARKAN AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA BALIKPAPAN.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN APABILA TERJADI SENGKETA ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN YANG DIHUNI LAWAN JENIS YANG BUKAN PASANGAN SUAMI ISTRI.

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN KOLOM KOSONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMODIFIKASI MESIN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN PERDESAAN YANG TIDAK MENUTUP PINTU KENDARAAN BERMOTOR SELAMA BERJALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM PERUSAHAAN PEMBERI JASA PINJAMAN ONLI}TE YANG SENGAJA MEI\TYEBARKAN INFORMASI PINJAMAN NASABAHNYA DI KOTA BALIKPAPAhT.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU JASA PIJAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Dan (2) Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sanitasi Di Kota Balikpapan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENYEBARAI FAHAM RADIKALISME MENURUT LNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2O16 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS CONTANTE JUSTITIE DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL.

PENERAPAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA TANPA MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Di Alur Pelayaran Kota Balikpapan Terkait Vessel Traffic Services.

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL PADA PASAL 78 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MELIBATKAN HUKUM ADAT DAYAK LUNDAYEH DI KABUPATEN MALINAU.

Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pengedar Narkoba.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR YANG MENGAJUKAN PINJAMAN KUR DENGAN CARA MELAKUKAN TINDAKAN MENIPULASI DOKUMEN PERSYARATAN KUR PADA BANK BRI UNIT KARIANGAU KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI SEPANJANG JALUR HIJAU DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PEMASANGAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALANTERKAIT ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN DAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU HAMIL YANG DIBERIKAN OBAT KEDALUWARSA OLEH PETUGAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

PENCEGAHAN FRAUD (KECURANGAN) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PRESENTASE KEGELAPAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU PAS BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN.

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

PENEGAKAN HI.]KI.]M TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ISTRI KEDUA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMARKIRKAN KENDARAANNYA DI JALAN PROPINSI KM 18 KELURAHAN PETUNG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

E

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP INFORMASI IKLAN PRODUK PROPERTI YANG MENYESATKAN.

KEPASTIAN HUKUM KEMANDIRIAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNGBALIKPAPAN DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN.

UPAYA PENANGGULANGAN KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI OLEH GAY DI KOTA BALIKPAPAN.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap CV.Mentari Megah Perkasa Yang Menahan Ijazah Pekerja Di Kota Balikpapan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT KETENTUAN HUKUM MEREK INDONESIA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PANITIA PERHITUNGAN SUARA (PPS) YANG TIDAK MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SELURUH TPS DI WILAYAH KERJANYA DI MUKA UMUM DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN PERATURAN TERHADAP PEDAGANG YANG BERJUALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MERUBAH FUNGSI FASILITAS PASAR DI KOTA BALIKPAPAN.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DAN BANGUNAN BERSTATUS SENGKETA ANTARA PENGEMBANG PT. AZARYA GRIYA PERSADA DENGAN PEMBELI.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PROSTITUSI ONLINE DI KABUPATEN PASER.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAKS TERKAIT COVID-19 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL BOLU ROLL CAKE DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DARI BPOM DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI PALSU DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERIIADAP PELAKU TINDAK PIDAI\A PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PELAKU TINDAKAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE YANG MENAWARKAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL TELUR PENYU DI KOTA SAMARINDA.

F

KAJIAN YURIDIS P U T U S A N KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 423 K/PDT.SUS/2009 TENTANG GUGATAN DIREKSI PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PT. BARA JAYA UTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BATUBAWANA KABUPATEN BUTON TENGAH.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENEMPELKAN HANDPHONE DI SPIDOMETER DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN POLRI YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MENGINDAHKAN SURAT PEMANGGILAN DARI PENYIDIKAN POLRI DI POLDA KALTIM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA BABULU LAUT YANG MENYALAHGUNAKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI AREA PARKIR PASAR PANDAN SARI KOTA BALIKPAPAN.

STATUS HUKUM KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN SISTEM PINJAM PAKAI LAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DENGAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAWE-LAWE.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN RODA EMPAT YANG MENGUBAH WARNA KENDARAANYA DENGAN STIKER DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATESPEECH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ASPEK HUKUM PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU DIKOTA BALIKPAPAN.

KEABSAHAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH DALAM PENCALONAN DPRD KOTA BALIKPAPAN.

ARGUMENTASI HUKUM PENERAPAN PASAL 131 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI PEREDARAN NARKOTIKA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENOLAKAN TERHADAP PASIEN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MIRAS ILEGAL YANG DIDATANGKAN DARI LUARKOTA BALIKPAPAN.

PENGATURAN MENGENAI MEDIA SOSIAL YANG MENYIARKAN ADEGAN BUNUH DIRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN.

Perlindungan Hukum Konsumen Pada Biro Perjalanan Haji Umroh Atas Kegagalan Keberangkatan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TELKOM YANG MEREKRUT PEKERJA TANPA ADANYA KONTRAK KERJA.

G

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG MENJADIKORBAN PERDAGANGAN ORANG OLEH OKNUMAKTIVIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PASER.

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGHASILAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (KENDARAAN BERMOTOR) TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (STUDI PT. BIMA FINANCE BALIKPAPAN).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DOGOL DI KUTAI KARTANEGARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA KENDARAAN AMBULANS YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.POS INDONESIA BALIKPAPAN TERKAIT RUGI KERUSAKAN BARANG.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG KEMBALI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SETELAH MENDAPATKAN ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

H

KEDUDUKAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN PENERIMA FIDUSIA ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG DI SITA OLEH NEGARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PRASARANA KEJAHATAN NARKOTIKA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA PAILIT PERUSAHAN PROPERTI.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN UNTUK KAWASAN PERUMAHAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGENDARAAN UANG PALSU DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURI?N KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BALIKPAPAN UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA CIPTAAN BERUPA POTRET YANG HASIL KARYANYA DIGANDAKAN DAN DITRANFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI PERTAMINA HULU MAHAKAM YANG BERKEADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG?UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING GIANTS DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2-3/PPU-V/2007.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG JAM BELAJAR MASYARAKAT.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BANGUNAN GEDUNG PERUSAHAAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM PENGATURAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOALAAN USAHA PERTASHOP DENGAN PERTAMINA (PERSERO).

KEPASTIAAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI BALIKPAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (LEGAL MEMORANDUM).

I

IMPELMENTASI HUKUM TERHADAP PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KEPADA TENAGA KESEHATAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KEPADA TENAGA KESEHATAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN MENGHENTIKAN PEKERJAAN PEMOTONGAN BUKIT DAN PENIMBUNAN JURANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BULUNGAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETEHUI ASAL USUL ORANG TUA.

TUJUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USUL ORANG TUA.

Implementasi Hukum Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Balikpapan.

Analisis Hukum Mengenai Kasus Wanprestasi Debitur KPR (Putusan Pengadilan Nomor 129/PDT.G/2016/PN.BPP).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH LAUT PERAIRAN MANGGAR BALIKPAPAN.

J

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGERUKAN TANAH OLEH CHEVRON DI WILAYAH KAMPUNG KEROK LAUT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI PADA KEGIATAN PENGADAAN DAN JASA DI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAPPENUMPANG PESAWAT UDARA YANG SENGAJA MEMBUKA PINTU EMERGENCY.

MEKANISME HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION) DI INDONESIA.

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pengangkutan Darat CV.Momo Prima Jaya Atas Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Supir Yang Menyebabkan Kematian Penumpang.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN OLI TIRUAN DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:181/PID.B/2017/PN.BPP).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN SEWA UMUM YANG TIDAK MMEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TIDAK DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

K

MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT. AGRO INDOMAS TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKALTERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEPEKERJAKAN PEKERJA LOKAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Angkutan Umum Yang Tidak Menyediakan Martil Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU DILAHIRKAN OLEH IBU KANDUNG.

Perlindungan Hukum Bagi DEbitur Pinjaman Online Yang Identitasnya Disebarluaskan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAPPELAKU USAHA PEMALSUAN MEREK TINTA E-PRINTDI KOTA SAMARINDABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

Implementasi Penyimpanan Barang Bukti Hasil Sitaan Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

LARANGAN TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH MELALUI SURAT EDARAN BERDASARKAN (SEB) DALAM PERSPEKSTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).

STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN POLIANDRI DI KOTA BALIKPAPAN.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di POlresta Balikpapan.

L

TINJAUAN KRIMINOLOGIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BALIKPAPAN.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATT'RAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTAIIG PENAI{GANAN KEMISKINAI\I DI KOTA BALIKPAPANT.

IMPLEMENTASI PERATT'RAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTAIIG PENAI{GANAN KEMISKINAI\I DI KOTA BALIKPAPANT.

Tujuan Yuridis Terhadap Pembelian Bidang Tanah Beralas Hak Sertifikat Dengan Alat Bukti Kuitansi.

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/PDT.6/2017 Pengadilan Negeri Kota Baru Dalam Kasus Sengketa Tanah.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMPERDAGANGKAN HAND SANITIZER TANPA IZIN EDAR DARI KEMENTERIAN KESEHATAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIHAK BANK ATAS HILANGNYA DOKUMEN MILIK NASABAH.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK BRI SYARIAH AKIBAT HILANGNYA ANGGUNAN DEBITUR DI KOTA BALIKPAPAN.

M

ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK.

TINJAUAN YURIDIS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT HUBUNGAN DILUAR NIKAH.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA ATAS PEMANFAATAN LAHAN SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA.

Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Di Wilayah Hukum Polres Kutai Kartanegara.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perekaman Ilegal Di Bioskop Oleh Penonton.

KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA FORCE MAJEURE PADA KONTRAK ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION (EPC) YANG DISEPAKATI SEBELUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON-ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESAHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BANGUNAN RUKO DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat Di Kota Balikpapan.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Tinjauan Yuridis Terhadap Jam Kerja Dan Upah Lembur Pekerja Kontrak PT.Athaya Logistik Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Masyarakat Yang menyambung Melalui Meteran Listrik Dari Rumah Warga Secara Melawan Hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah Terhadap Adanya Peredaran Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN.

Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Yang Mengalami Pembatalan Orderan Oleh Konsumen Di Kota Balikpapan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM IZIN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Covid-19.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR DALAM PRINSIP SISTEM BIOMETRIK PASPOR DI KANTOR IMIGRASI.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK MELAPORKAN PENGANGKUTAN JENAZAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA IRING-IRINGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA AKTA KEMATIAN DI DESA LABANGKA BARAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

IMPLIKASI HUKUM PEMBENTUKAN SUB HOLDING UNIT BISNIS INTI PERSERO PADA AKSI KORPORASI PT PERTAMINA (PERSERO).

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA BELANDA TERHADAP PENYERANGAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI DENHAAG.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENDAPATKAN TINDAKAN KEKERASAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKUKAN PELIPUTAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Perkreditan Desa Tengin Baru Yang Meminjamkan Dana Kepada Masyarakat Tanpa Di Sertai Adanya Agunan Atau Jaminan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Orangutan Di Kota Balikpapan Menurut Undand-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Penguguna Layanan Internet Banking.

MEKANISME GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN TOWER TRANSMISI PADA JALUR SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 KV.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN-PPU.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Antara Republik INdonesia dan Vietnam.

TINJAUAN YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Membuang Sampah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tanggan.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI MANGGAR.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN SURAT PERINTAH SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN.

N

PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IMIGRASI.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA APABILA TERJADI PERUBAHAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN.

PENGATURAN PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM OLEH PORT STATE CONTROL (PSC) TERHADAP KAPAL ASING MENURUT MARINE POLLUTION DI PERAIRAN BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN ISTRI SIRI (Studi Kasus Putusan No :395/Pid.B/2020/PN.Bpp).

Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan INdustrial Antara Tenaga Kerja Keamanan Dan Pengusaha Barang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA KATERING YANG TIDAK MEMPERBARUI SERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA BALIKPAPAN.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

PERANAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA TERORISME.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN MASKER DI SAAT PENDEMI COVID-19.

PERAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DI ASIA TENGGARA.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ORANG YANG MENGETAHUI TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN.

Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menggunakan Hak Merk Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Di Perdagangkan Di Kalimantan.

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE YANG MERUGIKAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengolahan Perkebunan Kelap Sawit Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Tanda Buah Segar Tidak Sesuai Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit.

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER.

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR MENURUT HUKUM ISLAM.

Tinajuan Hukum Mengenai Pedgang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Hukum Islam.

Kepastian Hukum Ganti Rugi Pembangunan Seiring Setelah Adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 04/PDT.G.S/2018/PN BPP.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PENAJAM.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP SUAMI YANG MEMAKSA ISTRINYA BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN LAKI-LAKI LAIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Batik Bagi Usaha Kecil Menengah Di Kota Balikpapan DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Geografis.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 152/PDT.P/2020/PA.BPP).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH JALAN PROVINSI YANG RUSAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

O

STATUS HUKUM PEKERJA HARIAN LEPASSETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG?UNDANG CIPTA KERJA.

KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Penegakan Hukum Terhadap PT.DPK Yang Tidak Memberikan Perjanjian Kerja Terhadap Karyawan Di Kota Balikpapan.

STATUS HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN GALANGAN KAPAL YANG TIDAK MENDAPATKAN PENETAPAN TERTULIS DARI PERUSAHAAN.

P

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

Analisis Hukum Penerapan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan Dalam Pemidanaan Terhadap Notaris/PPAT.

Kepastian Hukum IMTN Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan.

Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Cheat Atau Hacking Dalam Sistem Game Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TIMBANGAN BUAH SAWIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIDAK MELAKUKAN TERA ULANG TERHADAP ALAT UKUR TIMBANGAN DI WILAYAH KABUPATEN PASER.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Kota Balikpapan.

Implementasi Hak Cuti Haid Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Balikpapan.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KEPADA ANAK KANDUNG (INCEST) DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PENYEWAAN GAME YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DAN KESUSILAAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NARKOBA PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN (SIUP)DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pertanggungjawban Hukum Terhadap Pelaku Ekshibisionisme.

Q

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

R

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BAGI KORPORASI PERTAMBANGAN BATUBARA.

REKONTRUKSI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) YANG BERKEADILAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Dengan Mengatasnamakan Suatu Yayasan Di Kota Balikpapan.

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK ALASAN POLIGAMI.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA OPTIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN PADA PAPAN NAMA DI KOTA BALIKPAPAN.

KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PENERBANGAN POHON DI HUTAN ADAT AMMATOA YANG TERLETAK DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI BALIKPAPAN SELATAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT PADA KENDARAAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Di Sempada Dan Pantai Di Kabupaten Penajam Paser Utar.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melakukan Penimbunan Gas Elpiji 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA DARI BAHAYA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN PADA TAHANAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MEMBANGUN PERUMAHAN DI AREA HUTAN KOTA BALIKPAPAN.

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Campuran Beda Kewarganegaraan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ANGKUTAN UMUM YANG MEMASANG ATRIBUT KAMPANYE PADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN 27/Pdt.G/2018/PN.Bpp TERKAIT WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA.

PENERAPAN RESTORAVITE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK BALIKPAPAN SELATAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PERMINTAANSUMBANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN.

PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERSEROAN TERBATAS TBK DI KALIMANTAN TIMUR.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN WAJIB VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA NEGARA PRANCIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

TINJAUAN KRIMINOLOGITERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS (DAFTAR G) JENIS DAUBLE L OLEH REMAJA DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

Pengaturan Terhadap Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalah Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Balikpapan.

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA.

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENETAPAN DELTA MAHAKAM MENJADI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP TERHADAP AKTIFITAS MASYARAKAT.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEPALA SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI BERITA HOAX PEMILU PRESIDEN 2019 DI WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM.

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN GARAPAN MASYARAKAT DESA SUKA RAJA YANG DITANAMI PELAKU USAHA TANPA HGU.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT DAFTAR G (Gevaarlijk) KEPADA MASYARAKAT LUAS TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI BIDDOKKES POLDA KALIMANTAN TIMUR.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/KES/X/2002 Tentang Perubahan Atas.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF DI PT PERTAMINA RDMP RU V BALIKPAPAN.

PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DALUARSA SEBELUMPELUNASAN KREDIT JATUH TEMPO.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Terbakarnya Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Sawit Di Kabupaten Paser.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN MANGGAR BALIKPAPAN.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN. Bpp TENTANG PERKARA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGUSAHAAN AIR DAN ATAU SUMBER?SUMBER AIR TANPA IZIN DARI PEMERINTAH.

PENGATURAN PENARIKAN RETRIBUSI PEGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU XII/2014.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJAJAKAN HEWAN TERNAK DI PINGGIR JALAN.

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL UNTUK MEMPEROLEH PERAWATAN YANG LAYAK DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA BOGOR.

IMPLEMENTASI PERATURAN DARAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN TERKAIT SUKU AGAMA RAS ANTAR GOLONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008.

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) TERHADAP MITRA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.

PENEGAKAN HUKUM TER}IADAP PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MEMBANGUN PERUMAHAN TANPA MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGTINAN DI KOTA BALIKPAPAN.

S

PENGARUH KEMAMPUAN SPASIAL TERHADAP PENGUASAAN KONSEP BANGUN DATAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 BALIKPAPAN TAHUN AJARAN 2018/2019.

PRINSIP TERPADU DALAM PENGAWASAN REKLAMASI PASCA TAMBANG YANG DILAKUKAN OLEH DINAS DINAS ESDM DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TANGGUNG JAWAB HUKUM CAMAT TERHADAP SURAT PENGUASAAN TANAH (SPT) UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA ASEP YUDHA PRASETYA BIN SURYANTO.

KEPASTIAN HUKUM PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PRESPEKTIF ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Yang Menyebarkan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM KHUSUSNYA DI WILAYAH PENAJAM PASER UTARA.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK DALAM KASUS PENCURIAN MOTOR DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS YURIDIS PERAN BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN.

Keabsahan Jual Beli Melalui Interent Di Tinjau Dari ASpek Hukum Perjanjian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT.PLN (PERSERO)BALIKPAPAN TERKAIT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.PERTAMINA (PERSERO) AKIBAT KEBOCORAN PIPA YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TELUK BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Tambang Batu Bara Yang Proses Pengangkatannya Melalui Jalan Umum Di Kabupaten Paser.

ANALISIS HUKUM SERTIFIKAT YANG TERBIT DENGAN DASAR ALAS HAK SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DI KOTA BALIKPAPAN.

ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP SANTET DALAM HUKUM POSITIF.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MUCIKARI YANG MENAWARKAN PEKERJAAN SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN.

PERAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI YANG TIDAK SELESAI DI BABULU LAUT.

Penegakan Hukum Terhadap Stasiun Radio Yang Tidak Memiliki Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PENERAPAN DAN KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADULAN PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 46lpID.SUS/2021tpN pl,p).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

ANALISIS HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA POTRET DANAR TRI ATMOJO YANG DIGANDAKAN DAN DITRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Terhadap Usaha Parkir Perseorangan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Izin Mmendirikan Bangunan Pasar Rakyat Di Kelurahan Gunung Seteleng.

Analisis Pertanggungjawaban HUkum Pelaku Usaha Penatu Terhadap Rusaknya Barang Konsumen.

PENGATURAN PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL DIWILAYAHKANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DENGAN MEREK BILLABONG TANPA IZIN DARI PEMEGANG MEREK DI WILAYAH KOTA BALIKAPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

HUKUM PIDANA (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PENDEKATAN VIKTIMOLOGI.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT LARANGAN MENJATUHKAN SAMPAH DARI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM.

T

LEGALITAS ALASAN PENGUSIRAN TERHADAP PENGUNGSI ASAL AFRIKA OLEH PEMERINTAH ISRAEL DI WILAYAHNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA DI KOTA BALIKAPAPAN.

Penegakan Hukum Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Yang Tidak Memiliki Izin Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Balikpapan.

Analisis Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Personil Keamanan Penerbangan Di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

ANALISIS HUKUM TERIIADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR REGISTRASI 99-PID. SUS/TPK/20 14iPN.SBY.

LEGALITAS PENERTIBAN SURAT REKOMENDASI POLIISI LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUTAN PETI KEMAS DI JALAN KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN ALTERNATIF BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN BEBAS PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI MANGGARSARI DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KHUSUSNYA YANG BERKAITAN MENJUALBELIKAN PETASAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar Di Kota Balikpapan.

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM KASUS ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

U

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PENGUKURAN GROSS AKTA KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN PERAIRAN PEDALAMAN BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI POLRESTA BALIKPAPAN.

V

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PSIKIS KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN YURIDIS TERI{AI}AP KEABSAHAN JUAL BELI TANAH WARISAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.

ASIMILASI RUMAH ANAK BINAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SAMARINDA).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

W

Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Rumah Pondokan Yang Di Huni Oleh Pasangan Yang Bukan Suami.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MEMBAWA PENUMPANG LEBIH DARI SATU DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

Y

Pertanggungjawaban Huku Bagi Penyidik Kepolisian Yang Tidak Melakukan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Bolu Roll Cake Dari Malaysia Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dari BPOM Kota Balikpapan.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS WANITA YANG MELAKUKAN PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU ORDERAN FIKTIF DALAM APLIKASI OJEK ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA YANG MENJUAL KULIT BUAYA.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMTERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL YANG DIMILIKINYA DI KOTA BALIKPAPAN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK KAPAL JIKA TERJADI KECELAKAAN KAPAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL.

PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA YANG BELUM TERBIT SURAT PERINTAH PENAHANAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA.

Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Sekitar Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan.

Z

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Mengedarkan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Kota Samarinda.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEROBOTAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI KELURAHAN NIPAH-NIPAH.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYALUR ALAT BERAT TERHADAP CACAT TERSEMBUNYI PRODUK DALAM PERJANJIAN BAKU DI KOTA BALIKPAPAN.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP PERGAULAN DI KOTA BALIKPAPAN.